otonomi khusus papua. bahwa dalam rangka efektivitas. otonomi khusus papua

Widjojo, Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan; Konflik Papua Pasca Orde Baru, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LP3ES dan The Ford Foundation, 2001). (2002) Teori dan Proses Kebijakan Publik. Biak (ANTARA) - Lembaga DPRP Papua sedang melakukan kajian pembentukan peraturan daerah khusus (perdasus) terkait dengan kebijakan pemerintah. 35 Tahun 2008: a. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang diundangkan pada 19 Juli 2021. Proses politik dan SDM aparatur yang minim turut memberikan kontribusi lambatnya penanganan konflik di Papua dan papua Barat. 2019. Tak mudah mencapai distrikdistrik. Undang-undang (UU) NO. Badan / Pengarang. UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa “kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia. Tingkat kemiskinan di Bumi Cenderawasih ini mencapai 26,8% dengan diikuti oleh Papua Barat sebesar 21,7%. Hal ini karena MRP dilihat dari prinsip dasar pemerintahan, mempunyai posisi tertentu dan khas serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Undangundang Nomor 21 - Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Seorang warga asli Papua mengaku merasakan langsung dampak positif dana otonomi khusus dengan dikirim ke Australia untuk menempuh pendidikan tinggi setamat SMA, meskipun skema itu sendiri jauh. Baca juga: Bappenas: RIPP Papua 2022-2041 didasarkan pada SDGsPimpinan panitia khusus (pansus) revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (otsus) Papua telah ditetapkan. com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan saat ini pihaknya tengah melangsungkan proses pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi di Papua terkait dana otonomi khusus. Jurnal Penelitian Politik. Kebijakan Otonomi Khusus di Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus Papua dilakukan pemerintah untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Anggaran tersebut berbentuk dana otonomi khusus serta dana bantuan infrastruktur. Alokasi dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 naik 23 persen dibanding pada 2011. 9. UU No. ABSTRACK. Menurut Musa Kamudi, yang berakhir adalah pengalokasian anggarannya, tetapi kebijakan atas keberpihakan pada orang asli Papua tidak berubah. Rapat gabungan kelompok kerja (pokja) MRP – Humas MRP. com I. Email : pst9400@bps. Dia mengatakan melalui undang-undang tersebut masyarakat adat Papua akan duduk di lembaga. Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3. JAKARTA, KOMPAS. 238, TLN No. COM - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Implementasi Undang-undang Landasan Hukum Otonomi Khusus Papua. 2022 PER KAB/KOTA Block Brant Spesific Grant Total Dana Otsus. 1. Kamis, 25 Maret 2021 09:59 WIB Penulis: Suci. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. JAKARTA —. bahwa dalam rangka efektivitas. Di akhir rapat, Panitia Khusus Revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua sepakat dengan pemerintah untuk melanjutkan proses pembahasan legislasi tersebut hingga rencana pengambilan keputusan mengenai draf RUU di rapat paripurna pada 15 Juli 2021. Sehingga otonomi daerah khusus diberlakukan di Papua dan Papua Barat. Semua pihak tidak boleh lupa, bahwa Otonomi khusus Papua adalah kebijakan afirmatif yang diberikan negara. Pemerintah kembali memperpanjang otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. Dana otonomi khusus atau dana otsus yang dimaksud Tina adalah bantuan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang. Periodesasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua 2002-2003 2004-2006 2007-2013 2014-2020 Porsi Kab/Kota Porsi Provinsi 40% 60% 60% 80% 60% 40% 40% 20% Dasar Hukum • Peraturan Daerah Khusus Prov. Selama empat belas tahun, pengelolaan keuangan Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua hanya didukung dengan peraturan gubernur yang isinya hanya mendistribusikan kewenangan penggunaan dana tersebut tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai. Konflik antara. Si,. Penerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Rencana Aksi 2023 dan 2024 juga diminta untuk dikawal supaya selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. com - Pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus ( Otsus) Papua sudah berjalan hampir 20 tahun,. Menurut Yorrys, tujuan dan peran kelembagaan tersebut mengingatkan pada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Undang-undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara filosofis UU Otonomi khusus ini Gubernur Papua Lukas Enembe bersama perwakilan Pemda dari 28 kabupaten dan 1 kota menandatangani kesepakatan format baru tata kelola anggaran otonomi khusus di Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/6/2022). 21/2001), maka sejak tahun 2001 Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat telah mendapatkan dana otonomi khusus (otsus) berupa transfer dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 20 tahun hingga. Bisnis. Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. 4843). COM. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Liputan6. Analisis Dampak Alokasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua(dibimbing oleh, Dr. Abstract. Jakarta – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo, Senin (19/7/2021). tirto. go. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan UNDANG-UNDANG. 13 TAHUN 2012 UU. Papua dan Prov. Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/07) dianggap tidak akan. ” Abstract. Dalam UU tersebut, pemerintah bersama DPR sepakat untuk. com- Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022. Tugu Yogyakarta, tempat ikonik di Yogyakarta yang merupakan wilayah dengan status Daerah Istimewa. Pengertian Daerah Otonomi Khusus. 1290; : 19 Hlm. Wilayah5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2-Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67301; Peraturan Pemerintah Nomor lO7. UU Otonomi Khusus telah mendudukkan orang Papua asli sebagai subjek utama pembangunan. KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA 5 Sebelum reformasi, kawasan yang berupa bagian barat dari Pulau Papua –karena sebelah timur adalah Negara Papua New Guinea—bernama Irian Jaya, sebuah nama yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia setelah kawasan ini resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1 Mei 1962, melalui. PEMBAHASAN Otonomi Khusus Daerah Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan wilayah di Indonesia bagian timur yang mempunyai otsus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim,. Undang-undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara filosofis UU Otonomi khusus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan. Terlebih isu actual Gubernur Papua tersandung kasus korupsi dana otonomi khusus. . Jakarta. Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian besar wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan. Foto Bersama Inspektur Dan Perjabat Struktural di Ruang Kerja Inspektur Provinsi Papua 29/12/2021 Oleh : Bernard Penandatanganan BA Kesepakatan Tuan. Sumule (Timer, 2007) menyebutkan otonomi khusus adalah pilihan politis yang mengindikasikan suatu kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. Mengenai pengertian otonomi khusus, perpres itu menjabarkan hal itu sebagai kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Sebelum pengesahan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, pemekaran merupakan bagian dari amanat UU tentang Otonomi Khusus Papua. Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mardyanto Wahyu Tryatmoko mengatakan pengimplementasian Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua membaik sejak menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 karena mengintegrasikan pada strategi pembangunan Papua. Laporan Fikar W Eda | Jakarta. Dana Otsus Belum Selesaikan Masalah Papua, Ini Kata DPR. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. Guna mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus atau dana otsus. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis (15/7/2021). Peraturan yang dimaksud tertera pada UU No. COM – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK. 2. Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini. TRIBUN-PAPUA. setneg. Pengakuan adalah pernyataan pengukuhan keberadaan masyarakat. ABSTRAK. Berdasarkan perpres tersebut, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau. Dr. MRP juga memastikan, pembentukan 3 provinsi baru ini bukan aspirasi rakyat Papua di kalangan akar rumput yang justru menolak rencana ini. 6697, jdih. Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus Papua DPR, Yan Permenas Mandenas menyebut, UU Otsus yang baru memiliki sejumlah substansi. 7 butir nilai dasar otonomi Papua. "Dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna. UMUM Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Alokasi. POLITIK HUKUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG. PENGALOKASIAN – TAHUN ANGGARAN 2022 – DANA OTONOMI KHUSUS 2021 PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK. A A A. Pemerintah akan menganggarkan dana untuk otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 8,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Namun sejumlah data memperlihatkan bahwa salah urus penggunaan dana. Wapres Amin menyampaikan empat poin penting yang mesti dipedomani setiap anggota BP3OKP. Dalam kesempatan tersebut, Direktur DTU menyampaikan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus di Papua, Papua Barat dan juga Aceh, serta rekomendasi perbaikan kebijakan-kebijakan terkait. 4 2 BPS Provinsi Papua Barat No. Gambar 1. Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TAHUN 2002-2013. Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus (Otsus) Papua akan berlanjut ke tahap kedua. JAKARTA, HUMAS MKRI - Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat 1 2 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (18), Pasal 36, Pasal 56 ayat (9), dan Pasal 59 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang No 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua & Papua barat; Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No 23 tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan; Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990. Setelah Aceh, di tahun yang sama Papua juga mendapat status Otonomi Khusus lewat UU 21 Tahun 2001 (Suharyo, 2018). 2 Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dan Sumber-Sumber Fiskal yang Menyertainya otonomi khusus terletak pada kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua pada hari ini dalam rapat paripurna, Kamis (15/7/2021). Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Selanjutnya Perppu No. 2 Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dan Sumber-Sumber Fiskal yang Menyertainya otonomi khusus terletak pada kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA I. UU itu merupakan perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. PP ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (18), Pasal 36, Pasal 56 ayat (9), dan Pasal 59 ayat (8) UU No, 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorUU Otsus Papua bisa dikatakan sebagai jalan tengah atau sebuah hasil kompromi. Sebanyak enam perwakilan dari setiap provinsi di Papua dikukuhkan menjadi anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). Jakarta (SIB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. ABSTRAK:Papua Barat. Badan ini. Dalam Otonomi Khusus di Papua terdapat Nilai-nilai Dasar yang bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang bertumpu pada prinsip-prinsip manusia universal, dan penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. 2021. OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA. Sebagai salah satu provinsi terkaya sumber daya alam di Indonesia, Provinsi Papua telah. UU itu merupakan perubahan kedua UU nomor 21. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis (15/7/2021). 21 Tahun 2001 menjadi. 6. Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam esensinya memiliki tujuan dimana memberikan kewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimiliki serta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatan pembangunan baik. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat (UU Otsus Papua) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 1. Otonomi Khusus Papua diberikan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 57 dan TLN No 4843. Penyaluran dana otsus tersebut berdasarkan Undang Undang nomor 2 tahun 2021. wordpress. TUPOKSI DPR PAPUA PERAN DAN FUNGSI DPR PAPUA. 57 dan TLN No. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta. Selain menambah dana otonomi khusus, regulasi baru itu juga. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang. JAKARTA, KOMPAS — Akuntabilitas penggunaan dana otonomi khusus, antara lain, tecermin dari kualitas pelayanan publik yang terlihat di wilayah Papua dan Papua Barat. Sebagian. Papua No. TUGAS PRESENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA Disusun untuk melengkapi Tugas Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) kelas C DI SUSUN OLEH : ANUNG RAZAINI F. ABSTRAK. go. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. Kebijakan otonomi khusus Papua yang diundangkan melalui UU 21/2001, November 2001, mempunyai banyak perbedaan yang penting dan mendasar. Tapi sebelum itu, mari simak dulu penjelasan tentang daerah otonomi khusus ini. Sementara itu, dalam revisinya, pemerintah hanya mengusulkan perubahan dua pasal dalam UU Otsus Papua ke DPR, yaitu Pasal 34 dengan menaikan plafon alokasi dana otonomi khusus dari 2% menjadi. dengan otonomi daerah harus dilaksanakan sebagai bukti kepatuhan pemerintah dan dewan legislatif terhadap UUD NRI 1945. MRP mempunyai wewenang khusus yang diamanatkan oleh UU No. Perlindungan meliputi pengakuan masyarakat adat,Dalam literatur hukum internasional, integrasi Papua ke Indonesia yang dilakukan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 merupakan bentuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri secara eksternal (external self-determination). Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua pada hari ini dalam rapat paripurna, Kamis (15/7/2021). Pengelolaan terdiri dari prinsip umum dan kebijakan, penerimaan proinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, penggunaan, perencanaa dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran,. com - Ketua DPR Puan Maharani mengeklaim, revisi terkait Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah disahkan DPR sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua. Menurut temuan BPK, selama 2002-2010,. UU Otsus Papua bisa dikatakan sebagai jalan tengah atau sebuah hasil kompromi. Selain itu, dana yang lebih besar yang akan diturunkan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2022 - 2042 hanya masuk akal. "Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25 persen dari. Undang-Undang Otonomi khusus Papua Barat disahkan pada bulan Oktober dan akan diterapkan pada bulan Januari 2002. ( E. Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara jelas dan tegas sejak awal, karena telah terbentuk berbagai pemahaman yang negative mengenai Otonomi di kalangan rakyat Papua. Wapres Amin menyampaikan empat poin penting yang mesti dipedomani setiap anggota BP3OKP. "Keledai sekalipun tidak mau. Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019) Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. Bagi Hasil Pajak BHP antara lain Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak Penghasilan Badan ataupun pribadi dengan pembagian : 1. ID, JAKARTA -- Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai mengkritisi langkah pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. SERAMBINEES COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (15/7/2021). Katalog. Publik luar Papua dan Papua yang mengikuti kebijakan ini pasti sangat mengetahui bagaimana sejarah lahirnya[1] dan sepak terjang realisasi kebijakan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Pada usia hukumnya yang menginjak tahun kedua. tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian disusul dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan status otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat. Otonomi Khusus Papua. Pemerintah kembali memperpanjang otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. Tugas perwakilan ini menyerap aspirasi dan menyinkronkan program yang ada. 106, LN. II No. Sabtu, 19 September 2020 | 20:36 WIB. Ia berharap revisi kali ini tak mengulangi pelaksanaan UU Otsus Papua terdahulu yang dinilai banyak kekurangan. Gambaran Umum Provinsi Papua 55 B. Dana. Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Bagi Provinsi Papua.